Mempertahankan Nilai di Hadapan Penilai

Akhir pekan lalu, seorang wartawan senior Sinar Harapan menelepon. Nama senior ini Aristides Katoppo. Seperti biasa, dia selalu bertanya apakah saya bisa diganggu seolah-olah dia tahu kalau saya enggan berbicara urusan kantor. Maklum, akhir pekan hanyalah waktu wartawan untuk bersantai.

Karena dia adalah orang yang saya hormati, saya relakan 15 menit saya untuk membicarakan satu tulisan saya yang terbit Jumat (19/6) tentang penahanan Anas Urbaningrum. Ia menyampaikan keluhan kawannya, Adnan Buyung Nasution. Menurut Buyung (begitu dia memanggil kawannya ini), tulisan saya bagus namun mengapa harus diterbitkan di Sinar Harapan.

Tentu saya penasaran apa alasannya. Pak Tides (begitu saya memanggil Aristides Katoppo) dengan berhati-hati memilih kata-katanya karena dia sudah mengklaim saya, dalam teleponnya dengan bang Buyung, kalau saya wartawan terbaik yang dipunya Sinar Harapan. Akhirnya dengan canda tawa, dia sampaikanlah tulisan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Sinar Harapan. KASIH. Saya, menurut bang Buyung–kata pak Tides–ibaratnya sedang menertawakan kawan yang sedang kesakitan karena jatuh.

Saya tak ingin membela diri karena biasanya masukan pembaca, apalagi wartawan senior, adalah kritikan yang amat membangun. Tapi khusus untuk kali ini, saya membela diri bahwa saya penulis yang tidak memiliki ampun untuk koruptor. Tanpa ingin memperkeruh suasana, saya pun tidak mengingatkan pak Tides bahwa bang Buyung adalah pengacara Anas sehingga wajarlah dia tidak ingin kliennya dihajar seperti itu. Betul, tidak?

Selamat menikmati.

Alhamdulilah, Monas Bebas dari Darah Koruptor

Kisah indah dan sukses SBY memimpin Partai Demokrat mengantar Anas Urbaningrum ke Sukamiskin.

Diamanty Meiliana

Raut wajahnya letih, bahkan tampak kusam. Cambangnya tumbuh bersamaan dengan kumis tipis yang tak tertata. Anas Urbaningrum keluar dari pintu rumah tanahan (rutan) bawah tanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kesan tak acuh atas keelokan rupa.

Ini sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang selalu terlihat rapi, bersih, dan cenderung klimis dalam setiap kesempatan. Tidak hanya ketika masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga saat sudah menyandang status tersangka dan menjalani pemeriksaan penyidikan, hingga akhirnya sebagai terdakwa di persidangan.

Hal tak berubah darinya adalah kebiasaan bermuka datar alias poker face. Meski Mahkamah Agung (MA) memberatkan hukumannya jadi 14 tahun penjara, sulit menebak apa yang sebenarnya muncul dalam hatinya, atau apa yang akan ia lakukan selanjutnya.

Perjalanan panjang Anas dalam kasus Hambalang akhirnya berujung di LP Sukamiskin, tempat para pesakitan korupsi kelas kakap berlabuh. Anas akan berjumpa lagi dengan koleganya di Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Hal itu sangat berbeda dari apa yang Anas ucapkan pada 9 Maret 2013. Dengan berani ia mengatakan, “Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas.” Kalimat ini menjadi sebuah janji yang selalu ditagih hingga kini.

Dalam perjalanan pemeriksaan, baik di KPK maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), begitu banyak ekses yang terjadi. Pemimpin KPK dituding melanggar kode etik, setelah terbukti menyebarkan salinan surat perintah penyidikan (sprindik) Anas sebelum resmi diumumkan sebagai tersangka.

Dalam tubuh Partai Demokrat, jabatan ketua umum pun diambil alih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu juga menjabat Ketua Dewan Pembina. Ini hal yang seharusnya tidak ia lakukan, mengingat SBY masih menjabat Presiden RI.

Anas, dan segala hal yang melekat pada dirinya, menjadi salah satu pusat pemberitaan media selama dua tahun terakhir. Sayang, bukan lagi karena prestasinya, melainkan keterlibatannya dalam sejumlah kasus korupsi. Seseorang yang dianggap mampu menjadi calon alternatif pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, harus mengubur mimpi dalam-dalam.
Karier

Anas merintis karier politiknya sejak bergabung di wadah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari HMI, dalam usianya yang cukup muda, ia melompat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Usai Pilpres 2004, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sebagai Ketua DPP Bidang Politik. Ia termasuk orang yang paling dipercaya SBY, sebelum kemudian menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat hasil Pilpres 2009. Saat itu, Anas berhasil meraih suara terbanyak di dapil Jawa Timur VII.

Tak sampai setahun duduk di Senayan, Anas mengundurkan diri. Pada 23 Juli 2009, Anas memulai persiapannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Berbagai pidato dan peluncuran buku jadi upayanya untuk memperkenalkan pemikiran politiknya kepada masyarakat.

Pidato kebudayaan “Membangun Budaya Demokrasi” (16 Mei 2010) mungkin adalah yang paling membekas. Saat itu, ia menyebutkan meritokrasi adalah hal terpenting dalam membangun budaya demokrasi, sehingga harus dijaga dari polusi politik uang.

Buku Revolusi Sunyi, yang menjabarkan kiat sukses Partai Demokrat dan SBY memenangi Pilpres 2009, juga diterbitkannya menjelang Kongres Demokrat, Mei 2010. Dalam buku ini, jelas sekali Anas memuji-muji kehebatan SBY dalam memimpin Partai Demokrat.

Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia pun terpilih jadi Ketua Umum. Anas disebut sebagai ketua umum partai termuda sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia.

Namun, masa-masa indahnya dengan SBY tidak berlangsung lama. Setelah kasusnya muncul, gelar Anas berubah sedikit menjadi ketua umum termuda parpol yang menjadi tersangka korupsi. Pandangannya terhadap SBY berbalik 180 derajat dari yang pernah dituliskannya dalam buku Revolusi Sunyi.

Anas tak segan menyerang SBY dengan ancaman akan membongkar dana kampanye Pilpres 2009. Ia mengklaim sedang menyewa akuntan independen untuk mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye SBY. Bahkan, Anas bermaksud melaporkannya ke KPK.

Klaim hanyalah klaim. Tak ada pelaporan yang dimaksud, bahkan hingga ia dieksekusi ke LP Sukamiskin, Rabu (17/6). Kemarahan-kemarahan Anas kepada SBY ternyata hanya sebatas tataran ucapan, bukan perwujudan balas dendam sebagaimana disampaikannya pada 7 April 2014; “Kalau dibilang saya menyerang Pak SBY, saya bilang iya.”

Ini adalah hari ketiga Anas menjadi penghuni LP Sukamiskin, Bandung. Ada banyak hal yang sudah ia janjikan, namun belum ditepati. Selain soal laporannya terhadap dana kampanye SBY pada 2009, Anas harus membayar uang pengganti hasil korupsinya Rp 57,59 miliar dan denda Rp 5 miliar.

Apa yang dikatakannya untuk menjawab itu, sungguh menjadi cerminan karakter Anas. “Nanti saya siapkan pakai daun jambu,” ucapnya seraya mengatakan, putusan kasasi untuknya tidak berlandaskan keadilan.

Satu hal yang mungkin tak akan ditepatinya adalah soal gantung diri di Monas. Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi membuktikan ia korupsi di Hambalang.

Tentu, kita bersyukur Anas dibawa ke Sukamiskin, tidak membiarkannya gantung diri di Monas. Monas merupakan tugu peringatan perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari Belanda. Terlalu terhormat dan sakral menjadikan Monas sebagai tiang gantung maling uang negara.
Dimuat di Sinar Harapan, 17 Juni 2015
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s